Program Makan Bergizi Gratis: TNI-Polri hingga BIN Jadi Mitra, Negara Hemat Anggaran?

Bola.net - Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan persiapan infrastruktur masif untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 14.000 unit dapur baru telah disiapkan untuk menunjang program ini.

Fakta yang paling menonjol adalah skema pembiayaannya. Pembangunan belasan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ini ternyata tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Proyek skala besar ini terwujud berkat kerja sama strategis dengan berbagai mitra. Kolaborasi ini melibatkan sektor swasta, organisasi masyarakat, hingga lembaga negara.

Nilai investasi yang digelontorkan para mitra untuk membangun infrastruktur ini pun tidak sedikit. Angkanya diperkirakan telah mencapai puluhan triliun rupiah.

Informasi ini disampaikan langsung oleh Kepala BGN, Prof. Dadan Hindayana. Ia melaporkannya setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Model pembiayaan inovatif ini tentu menjadi sorotan. Mari kita bedah lebih dalam skema kemitraan yang dibangun serta dampak ekonomi yang ditimbulkannya.

Skema Pembiayaan dan Nilai Investasi

Kepala BGN Prof. Dadan Hindayana menegaskan bahwa seluruh biaya pembangunan 14.000 SPPG baru ditanggung oleh para mitra. Menurutnya, ini adalah bentuk gotong royong untuk menyukseskan program strategis nasional.

Ia merinci bahwa biaya pembangunan untuk satu unit SPPG berkisar antara Rp1,5 miliar hingga Rp2 miliar. Angka ini menunjukkan besarnya modal yang telah digelontorkan.

"Ya, jadi semuanya membangun sendiri, dan kalau dihitung dengan uang, apa yang mereka sudah lakukan itu, satu satuan pelayanan itu membutuhkan kurang lebih antara Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar. Jadi, uang yang sudah beredar di masyarakat ini sudah triliunan rupiah ya, sudah hampir Rp28 triliun, dan itu adalah bukan uang APBN, tetapi uang mitra," kata Dadan saat jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/8) malam.

Dadan juga memisahkan antara dana pembangunan infrastruktur dengan dana intervensi gizi. Anggaran dari APBN sebesar Rp8,2 triliun sepenuhnya difokuskan untuk penyediaan makanan bergizi.

"Jadi, MBG sendiri sampai sekarang baru menyerap Rp8,2 triliun yang difokuskan hanya untuk memberi intervensi gizi, sementara satuan pelayanannya merupakan bangunan yang dibangun oleh para mitra. Jadi, secara total memang uang yang beredar di masyarakat cukup besar," kata Dadan lagi.

Sinergi Lintas Sektor

Keberhasilan pembangunan infrastruktur tanpa APBN ini tidak lepas dari sinergi lintas sektor. BGN menggandeng berbagai pihak sebagai mitra strategis dalam program ini.

Dari kalangan dunia usaha, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menjadi salah satu mitra utama. Keterlibatan Kadin menunjukkan dukungan penuh dari para pengusaha nasional.

Selain itu, organisasi kemasyarakatan besar seperti Muhammadiyah juga turut berpartisipasi. Hal ini menandakan adanya dukungan dari berbagai elemen masyarakat sipil.

Yang tidak kalah penting adalah keterlibatan institusi negara lainnya. Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), hingga Badan Intelijen Negara (BIN) tercatat sebagai mitra.

Keterlibatan para pemangku kepentingan ini terungkap setelah rapat terbatas mengenai keamanan dan ketahanan pangan. Rapat tersebut turut dihadiri oleh Kapolri dan Kepala BIN.

Transformasi Bisnis dan Dampak Ekonomi Lokal

Program Makan Bergizi Gratis ternyata menciptakan dampak turunan yang menarik. Salah satunya adalah terjadinya transformasi model bisnis di tingkat lokal.

Dadan mengungkapkan bahwa banyak pelaku usaha di sektor kuliner yang kini terlibat aktif. Mereka mengubah fungsi usahanya untuk menjadi bagian dari rantai pasok program MBG.

Pelaku usaha seperti restoran, kafe, layanan katering, bahkan hotel kini banyak yang beralih fungsi. Mereka menjadi SPPG yang melayani distribusi makanan bergizi.

"Jadi, juga banyak sekarang ini restoran, kafe, kemudian katering, bahkan ada hotel yang berubah fungsi dari melayani customer umum, (menjadi) melayani Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan mengirimkan makanan ke berbagai penerima manfaat."

"Jadi, kalau satu restoran biasanya melayani mungkin ya sekitar 500 pengunjung, sekarang itu satu restoran yang berubah fungsi jadi SPPG itu melayani 3.500 porsi, dan tidak ada satu pun yang parkir di restoran tersebut. Jadi, makanan dikirim ke sekolah, atau ke rumah untuk ibu hamil, ibu menyusui (busui), dan anak balita. Itu yang saya laporkan (kepada Bapak Presiden)," ujar Dadan.