Target Listrik 5.700 Desa 2030: Menanti Realisasi Janji Swasembada Energi

Bola.net - Pemerintah menetapkan target ambisius untuk menerangi 5.700 desa di penjuru negeri. Akses listrik di ribuan desa tersebut ditargetkan tuntas pada 2030.

Rencana ini sejalan dengan agenda pemerintahan baru Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Fokus utamanya adalah memperkuat kemandirian dan swasembada energi nasional.

Data BPS 2024 mencatat Indonesia memiliki 75.753 desa. Artinya, sekitar 7,5 persen desa di Tanah Air masih belum menikmati akses listrik.

Kalangan pengamat menilai target yang dicanangkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini realistis namun penuh tantangan. Salah satu ironi terbesar justru terjadi di daerah lumbung energi.

Persoalan geografis menjadi kendala utama pemerataan infrastruktur. Hal ini menuntut adanya solusi energi lokal yang lebih adaptif untuk menjangkau wilayah sulit.

Ironi di Lumbung Energi

Peneliti Energi Andi Jumardi menyoroti tantangan besar di wilayah Kalimantan Timur. Kawasan yang dikenal sebagai lumbung energi nasional itu ternyata masih memiliki desa tanpa listrik.

Ia mengidentifikasi penyebab utama masalah tersebut. Sulitnya jangkauan wilayah menjadi penghalang utama pemasangan jaringan.

“Kalimantan Timur ini tempat lumbung energi tapi masih ada daerah yang belum mendapat listrik."

"Persoalannya karena wilayahnya sulit dijangkau, sehingga perlu ada sumber energi lokal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujar Andi.

Mengawal Agenda Swasembada

Andi Jumardi menilai fokus pemerintah mengalirkan listrik ke desa terpencil merupakan langkah positif. Kebijakan ini adalah bagian dari agenda besar swasembada energi Asta Cita.

Menurutnya, swasembada energi tidak hanya berhenti pada sektor produksi. Hilirisasi harus dipastikan sampai menyentuh level pengguna akhir (end user).

“Dalam Asta Cita itu, swasembada energi berkaitan dengan hilirisasi energi. Selama ini hilirisasi baru sampai sektor downstream, belum menyentuh end user."

"Target pemerintah sekarang adalah sampai di titik pengguna energi, supaya masyarakat benar-benar merasakan hasilnya,” jelasnya.

Syarat Realistis dan Empat Pilar

Pakar Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Dr. Saipul, M.Si., menyebut energi kini menjadi prioritas nasional. Ia memandang elektrifikasi desa sebagai wujud keseriusan mencapai ketahanan energi.

Ia menilai target 2030 realistis, namun menuntut data valid, perencanaan matang, dan pembagian tanggung jawab yang jelas. Peran serta pemerintah daerah dan perusahaan besar juga sangat diperlukan.

Saipul menekankan agar kebijakan ini tidak berhenti di tataran wacana. Indonesia perlu mengacu pada empat indikator utama ketahanan energi.

“Energi harus tersedia, bisa diakses, terjangkau harganya, dan diterima masyarakat secara lingkungan. Itu esensinya,” ujarnya.

Mendorong Investasi BUMN di Era Digital

Saipul menegaskan listrik kini menjadi kebutuhan mendasar. Posisinya sejajar dengan layanan pendidikan dan akses internet untuk mendukung transformasi digital.

“Transformasi digital tidak bisa berjalan tanpa listrik. Pemerintah harus menyediakan kedua hal itu, karena kalau tidak, kita akan tertinggal dari negara lain yang sudah bertransformasi menuju era digital,” ujarnya.

Ekonom Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, memandang langkah ini sebagai kebijakan publik berorientasi pelayanan. Ia mendorong BUMN, khususnya PLN, untuk mengambil peran investasi yang lebih besar.

“Ini cita-cita yang bagus, tapi harus konkret di lapangan. PLN harus berani berinvestasi karena mereka punya tanggung jawab sebagai public service. Jangan menunggu swasta masuk dulu baru bergerak,” ujar Purwadi.