Cari Tahu Sumber Dana Tim Sembilan, Forum Asprov PSSI Lapor KPK

- Forum Asosiasi Provinsi PSSI mempertanyakan sumber dana Rp 2 miliar yang digunakan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk membentuk Tim Sembilan.

Selain tidak jelas, dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP), juga belum keluar. Koordinator Forum Asprov PSSI sekaligus Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta, Gusti Randa, memperkirakan dana tersebut justru berasal dari pihak lain. Tak ayal, jika hal tersebut membuat Forum Asprov PSSI penasaran.

Dari mana anggarannya? Diketahui, situasi politik di DPR-RI, yang sampai sekarang mungkin APBNP belum keluar. Terus, dari mana? Kalau dari kantong pribadi, kantong siapa? tanya Gusti Randa.

Kami tahu ada orang yang merasa kalah di konflik PSSI sebelumnya, jangan-jangan orang itu. Kami tidak ingin berprasangka buruk, tapi kalau betul ada dana dan kami tidak tahu, kami punya hak melaporkan ke KPK karena ini Kementerian, tambahnya.

Selain itu, dilanjutkan Gusti Randa, Forum Asprov PSSI juga menyoroti manfaat dari dana yang akan dikeluarkan. Dana tersebut, dinilai lebih bermanfaat jika digunakan untuk pembangunan infrastruktur olahraga.

Ada dana Rp 2 miliar untuk dua bulan. Jika dibagi, artinya sebulan Rp 1 miliar. Tim Sembilan ada sembilan orang, bisa dihitung. Banyak cabang olahraga yang kekurangan dana. Banyak infrastruktur dan peralatan yang kurang, apalagi sepak bola, tambah Gusti Randa.

Sementara itu, Mantan Wakapolri, Oegroseno, ditunjuk menjadi Koordinator Tim Sembilan. Rapat perdana, telah digelar di Kantor Kemenpora, Senin (5/1).

Rapat tersebut, dihadiri Menpora Imam Nahrawi, Imam B. Prasodjo, Budiarto Shambazy, Gatot S Dewa Broto, Nurhasan Ismail, Joko Susilo dan Eko Tjiptadi. Sedangkan yang tidak hadir, yakni Ricky Yacobi dan Yunus Husein.

Gatot S Dewa Broto mengatakan akan mengundang PSSI dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bahkan, mempersilahkan Forum Asprov PSSI yang mempertanyakan asal muasal dana Rp2 miliar untuk Tim Sembilan dan memberikan mosi tidak percaya ke Menpora Imam Nahrawi.

Biarkan saja mereka melakukannya. Kemungkinan hukuman FIFA karena adanya campur tangan pemerintah, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk membantu dan mempersiapkan pertemuan dengan FIFA, tutup Gatot. [initial]

 (esa/pra)