Pemerintah Siapkan Kebijakan Mengantisipasi Sanksi FIFA

- Pemerintah akan membahas sejumlah kebijakan sebagai langkah untuk mengantisipasi sanksi FIFA. Namun kebijakan yang dimaksudkan pemerintah belum dapat disampaikan karena masih dalam tahap pembahasan.

Kami sudah berusaha mencegah sanksi terhadap sepak bola Indonesia. Kalau itu benar terjadi kami akan mempersiapkan diri dengan membahas sejumlah kebijakan, kata pejabat sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Agung Laksono di kantornya, Jakarta, Senin (10/12).

Kepastian sanksi kepada Indonesia akan diputuskan oleh FIFA yang akan menggelar pertemuan 14 Desember 2012 di Tokyo. Pemerintah sendiri berharap Indonesia bisa selamat dari sanksi FIFA.

Pemerintah berharap tidak ada sanksi untuk Indonesia. Kami sudah mengupayakan kongres diikuti oleh peserta berdasar MoU Kuala Lumpur tapi kenyataannya tidak seperti itu. Dua kubu (PSSI dan KPSI) tetap bersikukuh dengan keputusan menggelar kongres versi mereka masing-masing, katanya.

PSSI melangsungkan kongres di Palangkaraya meski tidak mengikutsertakan pemilih Kongres Luar Biasa (KLB) Solo. Kongres Palangkaraya itu terpaksa dilakukan di lobi hotel karena kepolisian setempat mencabut izin kongres PSSI dengan menyegel ruang yang akan dipakai oleh peserta.

Pencabutan izin tindakan lanjutan dari instruksi pemerintah kepada kepolisian setempat. Kemenpora menganggap PSSI Palangkaraya melanggar MoU antara PSSI dan KPSI.

Kongres tersebut memutuskan pembatalan Komite Bersama (JC) dan MoU Kuala Lumpur 2012. Alasannya adalah JC tidak dapat mencegah KPSI melakukan pelanggaran dengan membentuk tim nasional tandingan dan menahan pemain Liga Super Indonesia bergabung ke skuad Garuda.

Sementara kongres KPSI La Nyalla Mattalitti berlangsung lancar menelurkan keputusan penyelesaian dualisme kompetisi dengan melahirkan kompetisi baru. Selain itu terjadi kesepakatan usulan pembentukan liga baru yang akan dimulai pada 2015.  (ant/mac)