Bocoran APBN 2026: Inilah 10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar, Siapa Juaranya?

Editor Bolanet | 19 Agustus 2025 15:33

Menteri Keuangan, Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026 di Jakarta, Jumat (15/8/2025). (c) Liputan6.com/Ade Nasihudin

Bola.net - Pemerintah telah menetapkan arah kebijakan belanja untuk tahun anggaran 2026. Alokasi dana sebesar Rp1.498,25 triliun disiapkan untuk belanja pemerintah pusat.

Angka tersebut tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Sebagian besar dana dialokasikan untuk membiayai kebutuhan kementerian dan lembaga (K/L).

Dari total pagu tersebut, terdapat sepuluh kementerian dan lembaga yang memperoleh alokasi terbesar. Besarnya anggaran ini secara langsung mencerminkan prioritas pemerintah dalam menjalankan program strategis nasional.

Informasi ini dipublikasikan secara resmi dalam dokumen Buku II Nota Keuangan dan RAPBN 2026. Dokumen tersebut merinci postur anggaran dan rencana belanja pemerintah secara komprehensif.

Penetapan anggaran jumbo bagi sejumlah K/L ini menjadi sinyal kuat arah pembangunan. Fokusnya adalah pada program-program yang dianggap memiliki dampak signifikan bagi masyarakat luas.

Arah belanja tersebut tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia dan ketahanan nasional. Rincian alokasi ini akan menjadi penentu jalannya roda pemerintahan pada tahun mendatang.

Sri Mulyani Terima Manfaat Pensiun dari Taspen, Berapa Nominalnya?

Sri Mulyani Dirumorkan Mundur dari Kursi Menteri Keuangan, Begini Respons Menko Perekonomian

1 dari 3 halaman

Daftar Penerima Anggaran Teratas

Berdasarkan data Nota Keuangan 2026, Badan Gizi Nasional menempati posisi puncak sebagai penerima pagu anggaran terbesar. Lembaga ini mendapatkan alokasi dana mencapai Rp268 triliun.

Selanjutnya, sektor pertahanan dan keamanan juga mendapatkan porsi yang sangat signifikan. Kementerian Pertahanan dialokasikan anggaran sebesar Rp185 triliun, diikuti oleh Kepolisian RI dengan Rp145,65 triliun.

Di sektor pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh pagu anggaran Rp118,5 triliun. Posisi berikutnya ditempati oleh Kementerian Kesehatan yang mendapat alokasi sebesar Rp114 triliun.

Kemudian, dua kementerian yang berfokus pada layanan publik juga masuk dalam daftar teratas. Kementerian Agama menerima Rp88,77 triliun, sementara Kementerian Sosial dianggarkan Rp84,44 triliun.

Melengkapi daftar sepuluh besar adalah sektor pendidikan dan keuangan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mendapat Rp61 triliun, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Rp55 triliun, serta Kementerian Keuangan Rp52,01 triliun.

Bocoran APBN 2026: Inilah 10 Kementerian dengan Anggaran Terbesar, Siapa Juaranya?

Catatkan Prestasi, Kemenpora Dapat Apresiasi dari Menteri Keuangan

2 dari 3 halaman

Fokus Belanja untuk Program Prioritas

Pemerintah menegaskan bahwa belanja K/L pada tahun 2026 akan diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional. Hal ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar dalam pelayanan pemerintahan.

Anggaran tersebut juga dialokasikan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara. Selain itu, pendanaan proyek-proyek multiyears akan terus dilanjutkan untuk menjaga keberlangsungan pembangunan.

Fokus penting lainnya adalah penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan alat material khusus (almatsus). Di sisi lain, pemerintah juga menjamin keberlanjutan program makan bergizi gratis (MBG) sebagai program andalan.

Di sektor pendidikan, dana akan digunakan untuk merevitalisasi sekolah dan madrasah. Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA serta sekolah rakyat juga termasuk dalam agenda prioritas.

Pemerintah turut memberikan perhatian khusus pada sektor pangan untuk meningkatkan produktivitas. Program cetak sawah, optimalisasi lahan pertanian, pembangunan Pergaraman Nasional, hingga program kedaulatan gizi menjadi bagian dari fokus ini.

3 dari 3 halaman

Skema Pendanaan dan Perlindungan Sosial

Pada pilar perlindungan sosial, RAPBN 2026 juga telah menyiapkan alokasi dana yang terarah. Anggaran ini ditujukan untuk mendanai program-program bantuan sosial utama bagi masyarakat.

Secara spesifik, pendanaan akan diarahkan untuk keberlanjutan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako. Kedua program ini menjadi jaring pengaman sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Skema pendanaan program tersebut akan memanfaatkan dana transfer subsidi energi non tunai (DTSEN). Langkah ini diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan agar lebih tepat sasaran.

Adapun sumber dana untuk Belanja K/L dalam tahun anggaran 2026 berasal dari berbagai instrumen. Komposisinya terdiri atas Rupiah Murni serta Rupiah Murni Pendamping (RMP).

Selain itu, pendanaan juga bersumber dari pagu penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Badan Layanan Umum (BLU). Instrumen lain yang digunakan adalah Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), Pinjaman Dalam Negeri (PDN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).