KPK Soal Tersangka Kasus Kuota Haji: Akan Segera Diumumkan

Kasus Kuota Haji Naik ke Penyidikan

Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mengumumkan peningkatan status perkara dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama ke tahap penyidikan. Langkah itu diambil setelah lembaga antirasuah meminta keterangan dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas pada 7 Agustus 2025.

KPK juga menyatakan tengah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung potensi kerugian negara. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan hasil penghitungan awal, yakni kerugian negara lebih dari Rp1 triliun. Selain itu, KPK juga mencegah tiga orang bepergian ke luar negeri, termasuk Yaqut Cholil Qoumas.

Pansus DPR Soroti Kejanggalan Haji 2024

Tidak hanya KPK, Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI sebelumnya juga mengungkap adanya sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan haji tahun 2024.

Salah satu temuan utama berkaitan dengan pembagian tambahan kuota haji sebanyak 20.000 jemaah dari Pemerintah Arab Saudi. Kementerian Agama saat itu membagi 10.000 kuota untuk haji reguler dan 10.000 kuota untuk haji khusus.

Namun, pembagian tersebut tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur porsi 92 persen untuk haji reguler dan hanya 8 persen untuk haji khusus.

Disadur dari Liputan6: Putu Merta Surya Putra, 11 September 2025