Strategi Baru Pemerintah Jangkau Publik, Bioskop Jadi Kanal Komunikasi Kinerja Presiden Prabowo

Editor Bolanet | 15 September 2025 13:16

Presiden Prabowo Subianto. (c) dok.Liputan6

Bola.net - Strategi komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kini mengadopsi pendekatan baru. Salah satu langkah yang menjadi sorotan publik adalah penayangan video capaian kinerja di jaringan bioskop nasional.

Langkah ini sontak memicu beragam diskusi di berbagai platform media sosial. Video yang menampilkan penjelasan Presiden Prabowo mengenai sejumlah program pemerintah tersebut diputar sebelum film utama dimulai.

Menanggapi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) serta Kantor Komunikasi Presiden (PCO) memberikan penjelasan resmi. Mereka menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya diseminasi informasi publik yang sah dan terukur.

Menurut pemerintah, pemanfaatan beragam medium, termasuk bioskop, adalah sebuah keniscayaan di era digital. Tujuannya adalah untuk memastikan pesan dan informasi penting dari negara dapat diterima oleh masyarakat secara luas dan efektif.

Artikel ini akan mengulas lebih dalam mengenai alasan strategis di balik pemilihan bioskop sebagai kanal komunikasi, logika pemanfaatan ruang publik, serta detail capaian yang disampaikan dalam tayangan tersebut.

CPNS 2026: Syarat Pendaftaran dan Waspada Hoaks yang Mengintai

Stiker Presiden di WhatsApp, Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Menteri Hukum

1 dari 3 halaman

Adaptasi Komunikasi Publik di Era Multiplatform

Kementerian Komunikasi dan Digital memastikan bahwa penayangan video kinerja pemerintah tidak melanggar aturan yang ada. Langkah ini dipandang sebagai bagian integral dari tanggung jawab pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik.

Menurut Kominfo, pemerintah harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dalam menyampaikan informasi. Pemanfaatan berbagai medium menjadi kunci untuk menjangkau audiens yang lebih beragam dan tersebar di banyak platform.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi yang penting dapat tersampaikan kepada publik secara luas, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman sepanjang tidak melanggar aturan bioskop medium yang sah dan wajar untuk dipilih," ujar Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya, Senin (15/9/2025).

"Komunikasi publik pada era digital tidak lagi terbatas pada satu kanal," tegas Fifi.

Panduan Lengkap Skrining BPJS Kesehatan 2026: Begini Caranya!

Waspada Superflu H3N2! Dinkes DKI Minta Warga Perketat Pertahanan Diri dengan PHBS

2 dari 3 halaman

Efektivitas Pesan Melalui Keunggulan Audio Visual

Pemilihan bioskop sebagai salah satu kanal komunikasi bukanlah tanpa alasan strategis. Pemerintah memandang medium ini memiliki keunggulan spesifik yang tidak dimiliki oleh kanal lainnya.

Kominfo menjelaskan, bioskop mampu menyajikan pengalaman visual dan audio yang imersif. Hal ini diharapkan dapat membuat pesan dan data yang kompleks menjadi lebih mudah diterima dan dipahami secara utuh oleh masyarakat.

"Konteksnya adalah bagaimana negara hadir dengan informasi yang benar dan terukur," kata Fifi Aleyda Yahya.

"Jadi, ini bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat," sambungnya.

Drama Penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro: Diterbangkan ke New York, Trump Akui Sempat Ada Opsi 'Mematikan'

Apakah Ada Kenaikan Gaji PNS 2026? Ini Kata Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa

3 dari 3 halaman

Narasi Kinerja dan Logika Pemanfaatan Ruang Publik

Video yang ditayangkan memuat sejumlah capaian konkret pemerintahan Presiden Prabowo. Beberapa di antaranya adalah produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025 serta peluncuran 80.000 Koperasi Desa Merah Putih.

Selain itu, dipaparkan pula kemajuan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG). Sejak diluncurkan, program ini diklaim telah menjangkau hingga 20 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, membenarkan bahwa penayangan ini adalah cara pemerintah menyampaikan kinerjanya. Ia kemudian mengemukakan logika yang mendasari penggunaan layar bioskop sebagai medium.

"Layar bioskop, sebagaimana televisi, media luar ruang dan lain-lain juga ruang publik yang bisa diisi dengan berbagai pesan, termasuk pesan komersil," kata Hasan Nasbi. "Kalau pesan komersil saja boleh, kenapa pesan dari pemerintah dan presiden tidak boleh?"