Tata Kelola Program MBG Disorot: Gubernur Dedi Mulyadi Ambil Langkah Tegas, Pemerintah Pusat Bilang Begini

Editor Bolanet | 3 Oktober 2025 10:52

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (c) Arya Prakasa/Liputan6.com

Bola.net - Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil langkah tegas dalam merespons krisis yang melanda program Makan Bergizi Gratis (MBG). Layanan dari satu unit pemasok yang menjadi pemicu keracunan massal kini telah dihentikan secara total.

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Gubernur Dedi Mulyadi menyusul insiden keracunan yang telah berdampak pada lebih dari 2.000 siswa di wilayahnya. Langkah ini menandakan adanya evaluasi serius terhadap tata kelola dan pengawasan rantai pasok dalam program berskala besar tersebut.

Insiden ini sontak menjadi sorotan tajam publik, terutama setelah seorang siswi di Kabupaten Bandung Barat meninggal dunia. Kematian korban kemudian dikaitkan oleh masyarakat dengan program MBG yang diikutinya beberapa hari sebelumnya.

Namun, pemerintah pusat melalui otoritas terkait memberikan penjelasan resmi untuk meredam spekulasi. Otoritas kesehatan secara kompak menyatakan bahwa penyebab kematian siswi tersebut tidak terkait dengan insiden keracunan makanan.

Kondisi ini menunjukkan kompleksitas manajemen risiko dalam sebuah program publik. Lantas, bagaimana pemerintah daerah menindak tegas pemasok yang gagal memenuhi standar, dan bagaimana pemerintah pusat berupaya memitigasi risiko reputasi program strategis ini?

CPNS 2026: Syarat Pendaftaran dan Waspada Hoaks yang Mengintai

Stiker Presiden di WhatsApp, Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Menteri Hukum

1 dari 2 halaman

Langkah Tegas Pemprov Jabar: Hentikan Operasional Pemasok

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara resmi mengonfirmasi penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Unit pemasok tersebut diidentifikasi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas insiden keracunan massal.

Tindakan tegas ini merupakan respons langsung pemerintah daerah untuk mencegah jatuhnya korban lebih lanjut. Ini sekaligus menjadi sinyal peringatan bagi seluruh mitra penyedia dalam program MBG.

"Kita hentikan SPPG yang mengakibatkan keracunan," kata Dedi secara singkat di Bandung, Kamis (2/10/2025).

Namun, menyangkut kasus meninggalnya siswi SMKN 1 Cihampelas, Bunga Rahmawati, Dedi Mulyadi bersikap sangat hati-hati. Ia menegaskan bahwa pihaknya menyerahkan sepenuhnya proses investigasi mendalam kepada aparat penegak hukum dan hasil forensik.

Panduan Lengkap Skrining BPJS Kesehatan 2026: Begini Caranya!

Waspada Superflu H3N2! Dinkes DKI Minta Warga Perketat Pertahanan Diri dengan PHBS

2 dari 2 halaman

Penjelasan Otoritas dan Upaya Mitigasi Risiko Reputasi

Di tingkat pemerintah pusat, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, membantah dengan tegas adanya keterkaitan antara kasus kematian siswi dengan program MBG. Ia merujuk pada keterangan resmi yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat.

"Itu kan sudah dijelaskan dari sana (Dinas Kesehatan KBB) bahwa itu tidak ada hubungan," kata Dadan usai menghadiri rapat koordinasi di Gedung Kementerian Kesehatan.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, juga memberikan pernyataan yang senada. Ia mengaku telah menerima laporan langsung dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat mengenai kasus tersebut.

"Untuk kematian di Cihampaleas mungkin lebih tepat ditanyakan ke sana, saya sudah menerima laporan dari Kepala Dinas Kesehatan sana bahwa kematiannya itu tiga hari atau empat hari setelah (makan MBG)," kata Budi.