BOPI Desak Piala Jenderal Sudirman Koordinasi dengan Tim Transisi

Ditambahkan oleh Heru, hal tersebut merupakan regulasi yang harus dipatuhi dalam penyelenggaraan event walau sebatas turnamen.

"Sesuai peraturan, mereka harus berkoordinasi dengan induk cabang olahraga sebelum mendapat rekomendasi kami. Karena saat ini aktivitas PSSI tidak diakui oleh pemerintah, maka mereka harus berkoordinasi dengan Tim Transisi," kata Heru Nugroho.

Sebelumnya, Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo justru memilih untuk berkoordinasi dengan PSSI. PSSI dituju mengingat punya perangkat pertandingan, seperti wasit yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan Piala Jenderal Soedirman, yang digagas Panglima TNI sekaligus dalam rangka HUT TNI ke-70. 

"Jika dilanggar, maka akan dikenakan sanksi pidana dua tahun penjara atau maksimal denda satu miliar rupiah," tambah Heru Nugroho.

Heru mengatakan jika ancaman hukuman tersebut dengan berpatokan pada UU SKN pasal 1 ayat 25, pasal 51 ayat 2, dan pasal 89 ayat 1. Dikatakannya lagi, bahwa penyelenggara kejuaraan olahraga yang mendatangkan masa penonton, wajib mendapatkan rekomendasi dari induk cabang olahraga.

Sementara itu, Promotor Piala Jenderal Soedirman, Hasani Abdulgani, menilai jika Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo, lebih berhak untuk menyelesaikan syarat dari BOPI.

"Kedudukan kami bukan pemilik event. Pemilik event adalah Panglima TNI. Kami akan membahas hal tersebut dan berkoordinasi di internal kepanitiaan lebih dulu," kata Hasani. [initial]