
Bola.net - Tetap eksisnya Tim Transisi yang dibentuk Kemenpora membuat jengah PSSI. Direktur Legal PSSI, Aristo Pangaribuan mengatakan jika Tim Transisi seharusnya tidak dapat berjalan lantaran adanya putusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Nyatanya, Tim Transisi kini tetap jalan walau keberlakuan Surat Keputusan Menpora nomor 01307 ditunda. Karena itu, PSSI tidak tinggal diam dan mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan Aristo menilai, jika Kemenpora tidak menghormati dan menjalankan putusan sela dari PTUN.
"Pengadilan telah memberikan keputusan, dan memang mereka hanya memberikan itu. Eksekusinya adalah terkait erat dengan orang yang tertimpa putusannya (Menpora) harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan ada upaya paksaannya. Karena itu merupakan salah satu penghinaan terhadap kekuasaan umum," ujar Aristo.
"Yang bisa PSSI lakukan saat ini adalah kemarin kami sudah menyurati Menpan & RB untuk melihat perilaku Menteri sejawatnya (Menpora) sebagai eksekutornya ini, kenapa dia tidak menghormati kekuasaan umum. Itu ada di KUHP, contempt of court (penghinaan terhadap peradilan)," sambungnya.
Lebih jauh dikatakan Aristo, PSSI sebetulnya bisa mempermasalahkan hal tersebut. Namun, PSSI disebut enggan memperkeruh persoalan, yang sebelumnya sudah membuat FIFA menjatuhi sanksi untuk sepak bola Indonesia.
"Kemenpora memang punya niat yang tulus untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Yang saya dengar tanggal 23 Juni nanti mereka berencana menemui kami, semoga saja," pungkasnya. [initial]
(esa/pra)
Nyatanya, Tim Transisi kini tetap jalan walau keberlakuan Surat Keputusan Menpora nomor 01307 ditunda. Karena itu, PSSI tidak tinggal diam dan mengirimkan surat kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Bahkan Aristo menilai, jika Kemenpora tidak menghormati dan menjalankan putusan sela dari PTUN.
"Pengadilan telah memberikan keputusan, dan memang mereka hanya memberikan itu. Eksekusinya adalah terkait erat dengan orang yang tertimpa putusannya (Menpora) harus dilaksanakan. Kalau tidak, maka akan ada upaya paksaannya. Karena itu merupakan salah satu penghinaan terhadap kekuasaan umum," ujar Aristo.
"Yang bisa PSSI lakukan saat ini adalah kemarin kami sudah menyurati Menpan & RB untuk melihat perilaku Menteri sejawatnya (Menpora) sebagai eksekutornya ini, kenapa dia tidak menghormati kekuasaan umum. Itu ada di KUHP, contempt of court (penghinaan terhadap peradilan)," sambungnya.
Lebih jauh dikatakan Aristo, PSSI sebetulnya bisa mempermasalahkan hal tersebut. Namun, PSSI disebut enggan memperkeruh persoalan, yang sebelumnya sudah membuat FIFA menjatuhi sanksi untuk sepak bola Indonesia.
"Kemenpora memang punya niat yang tulus untuk memperbaiki sepak bola Indonesia. Yang saya dengar tanggal 23 Juni nanti mereka berencana menemui kami, semoga saja," pungkasnya. [initial]
Advertisement
Berita Terkait
LATEST UPDATE
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 05:23
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 04:59
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 04:47
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 04:35
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 04:26
-
Liga Champions 22 Oktober 2025 04:14
MOST VIEWED
- Jadwal Persib Bandung di BRI Super League 2025/2026
- Hasil Persebaya vs Persija: Macan Kemayoran Mengaum, Bantai Bajul Ijo 3-1 di GBT
- Kata-Kata Thom Haye Usai Pamer Kualitas Tingkat Tinggi Saat Persib Bantai PSBS di BRI Super League: Beberapa Hari Terakhir Benar-Benar Berat
- Jadwal Lengkap BRI Super League 2025/2026
HIGHLIGHT
- 9 Pemain yang Pernah Disarankan Ralf Rangnick untu...
- Manchester United Terpuruk, 4 Eks Pemainnya Malah ...
- 5 Pemain Manchester United yang Bakal Diuntungkan ...
- 7 Pemain Premier League yang Kariernya Bisa Selama...
- 4 Pelatih Paling Cepat Capai 250 Kemenangan di Pre...
- 9 Bek Tengah Incaran Liverpool di Bursa Transfer 2...
- 10 Transfer Termahal Dalam Sejarah AC Milan: Dari ...