"Ada Pihak Yang Ingin Indonesia Dapat Sanksi"

- PSSI mengalami pekerjaan berat dalam menyelesaikan konflik sepak bola nasional. Itu menyusul, belum ditemukannya kesepakatan dari poin-poin yang sudah dituangkan dalam MoU. Sekalipun, Task Force AFC sudah memberikan amanah kepada Joint Committee (JC) untuk menyelesaikan konflik.

Bahkan, ada indikasi terdapat pihak-pihak yang menginginkan Indonesia mendapatkan sanksi. Lalu, empat mantan anggota Komite Eksekutif (Exco) yang belum memiliki niat untuk gabung kembali, terang Sekjen PSSI, Halim Mahfudz.

Indikasi lainnya, ada pihak yang menginginkan rapat JC terus deadlock. Ujung-ujungnya, konflik terus berlanjut dan tidak ada penyelesaian yang mampu dilakukan JC, sambungnya.

Selain itu, dikatakan Halim, JC seolah terus memaksakan agar terjadi pergantian pelatih kepala di tim nasional Indonesia senior. Padahal, lanjutnya, dalam MoU sama sekali tidak disebutkan jika JC berhak membahas Timnas. Sebab, Timnas tetap berada di bawah yuridiksi PSSI.

Perdebatan-perdebatan itulah yang membuat JC tidak pernah menemukan kata sepakat. Posisi pelatih kepala Timnas ditunjuk dan ditentukan Komite Eksekutif (Exco), dan bukan kewenangan JC, paparnya.

Lebih jauh dikatakannya, indikasi sanksi bagi sepak bola Indonesia tercermin dalam manifesto Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI) khususnya pada poin ke tujuh. Bunyinya yakni, daripada menyerah dan melakukan rekonsiliasi, lebih baik menerima sanksi FIFA dengan alasan yang menerima sanksi bukan hanya klub pendukung KPSI, namun seluruh anggota PSSI.

Karena itu, kami mengantisipasinya dengan segera menentukan pengganti Todung Mulya Lubis dan Saleh Ismail Mukadar dari posisi JC. Selain itu, kami juga menyetujui perubahan peraturan organisasi (PO) dan aturan kompetisi yang dibahas dalam rapat Exco pada Jumat (9/11), paparnya. (esa/dzi)