Djohar: Keuangan PSSI Selalu Diawasi Internal dan Publik Audit

- Setelah aktivis Save Our Soccer (SoS), Apung Widadi, kini giliran Forum Diskusi Suporter Indonesia (FDSI) yang ikut-ikutan mengkritisi keterbukaan keuangan .

Hal tersebut disampaikan FDSI ke kantor PSSI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/2) siang. Mereka mendorong agar PSSI memberikan keterbukaan informasi secara kelembagaan, bukan secara personal.

Kemudian, mereka menuntut supaya PSSI memberikan semua infomasi yang diminta atas nama UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Jika dalam waktu 17 hari PSSI tidak merespon, maka akan digugat Komisi Informasi Pusat. Kemudian, PSSI diwajibkan memberikan laporan keuangan secara berkala setiap enam bulan.

Menanggapi permintaan tersebut, PSSI melalui Ketua Umum Djohar Arifin menegaskan bahwa di institusi yang dipimpinnya itu tidak ada korupsi karena selama ini PSSI rutin melakukan audit, baik secara internal maupun publik.

Pengurus PSSI menjalankan tugas dan fungsinya dengan sangat baik. Sehingga, tidak perlu ada kekhawatiran jika dana yang kami dapatkan, lalu di korupsi, terang Djohar.

Sekali lagi saya katakan, tidak ada korupsi di PSSI. Sebab ada internal audit dan publik audit. Apalagi, kemarin di Kongres kita sudah membuka semuanya dan diperiksa akuntan publik. Termasuk, pembagian dana yang harus dibagi, kami selalu sampaikan pula di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tuturnya.

Direktur Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan, menegaskan jika PSSI tidak keberatan dengan permintaan keterbukaan seputar rincian penerimaan dan penggunaan hak siar Timnas senior, Timnas U-23 dan Timnas U-19 selama tahun 2012-2014 hingga pengelolaan dana hak siar sponsorship.

Hanya saja, hal-hal tersebut hanya bisa dilakukan PSSI secara proporsional di hadapan aparat hukum atau pengadilan. Apalagi, PSSI bukan badan publik yang menggunakan anggaran negara. Sehingga, tidak berkewajiban membuka laporan keuangannya ke masyarakat luas. Sebab, terkait penggunaan anggaran sudah dilakukan saat PSSI menggelar Kongres. [initial]

  (esa/pra)