Ketua Komisi X DPR RI Ingatkan Kemenpora Soal PSSI

- Ada aksi pembekuan kepengurusan yang akhir-akhir ini ramai di dunia maya, mendapat perhatian dari Komisi X DPR-RI, bidangi pemuda, olahraga, pendidikan dan kebudayaan.

Ketua Komisi X, Teuku Riefky Harsya, meminta semua pihak termasuk Kemenpora jangan terburu-buru dalam menyikapi hal tersebut. Diakui atau tidak, PSSI yang mempunyai otoritas penuh terhadap sepakbola Indonesia berada dalam wewenang penuh FIFA.

Jadi, tidak bisa begitu saja pemerintah membekukan PSSI. Dalam statuta dan regulasi yang ada, tidak boleh ada intervensi oleh pihak manapun termasuk Kemenpora, tegas Teuku Riefky Harsya.

Hanya anggota sah dan FIFA yang dapat membekukan kepengurusan PSSI. Jika pemerintah salah mengambil keputusan, bukan tidak mungkin sepakbola Indonesia malah akan langsung dibekukan oleh FIFA, imbuhnya.

Tercatat, hasil Kongres PSSI 2014, ada sekitar 777 anggota PSSI yang berhak menentukan nasib kepengurusan PSSI ke depannya. Lebih jauh dikatakannya, jika sepakbola Indonesia di sanksi FIFA karena ikut campurnya pemerintah, maka aktifitas sepak bola di Tanah Air akan terhenti. Yang paling mengkhawatirkan dari adanya sanksi FIFA, adalah terbengkalainya pembinaan kompetisi dan tentunya Indonesia akan terisolir dari aktivitas sepakbola internasional.

Kami tentu tidak menginginkan hal tersebut terjadi. Jangan sampai, cita-cita para pejuang lapangan hijau ini terhenti karena arogansi dan intervensi pemerintah dalam kepengurusan PSSI, ujarnya.

Fakta hukumnya, sepakbola adalah cabang yang mempunyai otonomi khusus dalam pengelolaannya. Organisasi ini (PSSI) berinduk ke FIFA bukan ke Kemenpora, karena hal ini sudah jelas dalam statuta PSSI sejak awal yang dipertegas kembali pada statuta 2014 yang lalu, tambahnya.

Menurut politisi  Demokrat asal Aceh tersebut, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Imam Nahrawi, harus terlebih dahulu mempelajari statuta dan regulasi yang ada. Sehingga, sikap yang diambil nantinya tidak merugikan sepakbola Indonesia.

Wajarnya, Menpora ketemu PSSI. Kemudian tanyakan kendala dan dukungan yang diperlukan, pelajari aturan, baru kita sikapi, pungkasnya. [initial]

 (esa/pra)