Berikut Isi Lengkap 17+8 Tuntutan Rakyat: Upah Layak hingga RUU Perampasan Aset

Sorotan Jangka Pendek: Upah Hingga Anggaran Pejabat

Dalam audiensi yang berlangsung pada Rabu (3/9) kemarin, perwakilan mahasiswa mendesak DPR untuk segera bertindak. Ketua BEM Universitas Indonesia, Agus Setiawan, meminta para wakil rakyat untuk memperjuangkan amanat tersebut.

"Saya berharap kita ingat kembali amanat rakyat agar betul-betul bisa kita perjuangkan."

Kata Agus saat menyampaikan aspirasinya di hadapan pimpinan DPR RI di Jakarta.

Tuntutan jangka pendek yang paling disorot dari sisi ekonomi adalah terkait sektor ketenagakerjaan. Pemerintah dan DPR didesak untuk memastikan upah layak bagi buruh, guru, tenaga kesehatan, hingga mitra ojek online.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut adanya pembekuan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Mereka juga mendesak adanya transparansi penuh atas publikasi anggaran fasilitas yang diterima pejabat negara.

Tuntutan lainnya adalah desakan agar pemerintah mengambil langkah darurat untuk mencegah gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Hal ini harus diiringi dengan perlindungan terhadap para buruh kontrak.

Agenda Reformasi Jangka Panjang: Pajak dan Aset Koruptor

Untuk agenda jangka panjang dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026, tuntutan ekonomi yang diajukan jauh lebih struktural. Salah satu yang paling utama adalah desakan untuk segera mengesahkan RUU Perampasan Aset Koruptor.

Pengesahan RUU ini dalam masa sidang tahun ini dinilai akan menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi. Langkah ini juga harus diiringi dengan penguatan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Poin krusial lainnya adalah penyusunan rencana reformasi perpajakan yang dinilai lebih adil bagi masyarakat. Mahasiswa secara tegas menuntut pembatalan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat.

Transparansi juga dituntut dari sisi partai politik sebagai pilar demokrasi. Para parpol didesak untuk mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam kurun waktu satu tahun ini.

Reformasi besar-besaran di tubuh DPR juga menjadi agenda utama dalam tuntutan jangka panjang. Hal ini termasuk penghapusan perlakuan istimewa seperti pensiun seumur hidup dan fasilitas lain yang ditanggung oleh APBN.

Isi 17+8 Tuntutan Rakyat

Pada 17 Tuntutan Rakyat terdapat 6 poin utama aspirasi rakyat untuk pemerintah. Berikut 6 poin penting yang disorot:

• Tugas Presiden Prabowo
• Tugas Dewan Perwakilan Rakyat
• Tugas Ketua Umum Partai Politik
• Tugas Kepolisian Republik Indonesia
• Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI)
• Tugas Kementerian Sektor Ekonomi

Lebih lanjut, pada masing-masing poin tadi diuraikan kembali beberapa tuntutan rakyat yang jumlahnya mencapai 17 tuntutan.

Berikut bunyi 17 Tuntutan Rakyat jangka pendek yang memiliki batas waktu hingga 5 September 2025:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran.
2. Bentuk Tim Investigasi Independen kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun semua korban kekerasan aparat selama demonstrasi 28-30 Agustus dengan mandat jelas dan transparan.
3. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun).
4. Publikasi transparansi anggaran (gaji, tunjangan, rumah, fasilitas DPR).
5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang bermasalah (termasuk selidiki melalui KPK).
6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada kader DPR yang tidak etis dan memicu kemarahan publik.
7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa serta masyarakat sipil.
9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan.
10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia.
11. Tpangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan kekerasan dan melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipi selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, dan mitra ojol) di seluruh Indonesia.
16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan outsourcing.

Isi 8 Tuntutan Rakyat dalam Setahun

1. Bersihkan Reformasi DPR Besar-besaran

Lakukan audit independen yang diumumkan kepada publik. Tinggikan standar prasyarat anggota DPR (tolak mantan koruptor) dan tetapkan KPI untuk evaluasi kinerja. Hapuskan perlakuan istimewa: pensiun seumur hidup, transportasi dan pengawalan khusus, dan pajak ditanggung APBN.

2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif

Partai politik harus mempublikasikan laporan keuangan pertama mereka dalam tahun ini, dan DPR harus memastikan oposisi berfungsi sebagaimana mestinya.

3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil

Pertimbangkan kembali keseimbangan transfer APBN dari pusat ke daerah; batalkan rencana kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dan susun rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.

4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor

DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam masa sidang tahun ini untuk menunjukkan komitmen serius memberantas korupsi, diiringi dengan penguatan independensi KPK dan UU Tipikor.

5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem di Kepolisian agar Profesional dan Humanis

DPR harus merevisi UU Kepolisian, Desentralisasi fungsi polisi: ketertiban umum, keamanan, dan lalu lintas dalam 12 bulan sebagai langkah awal.

6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian

Pemerintah harus mencabut mandat TNI dari proyek sipil seperti pertanian skala besar (food estate) tahun ini, dan DPR harus mulai revisi UU TNI.

7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen

DPR harus merevisi UU Komnas HAM untuk memperluas kewenangannya terhadap kebebasan berekspresi. Presiden harus memperkuat Ombudsman serta Kompolnas.

8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan

Tinjau serius kebijakan PSN & prioritas ekonomi dengan melindungi hak masyarakat adat dan lingkungan. Evaluasi UU Ciptakerja yang memberatkan rakyat khususnya buruh, evaluasi audit tata kelola Danantara dan BUMN.