KOLOM - Pelampung Demokrasi Indonesia: Menyoal Batas Defisit APBN -3% dan Program MBG

Bola.net - Pekan lalu saya bersama belasan pemimpin redaksi dijamu Menteri Keuangan, Purbaya Sadewa, di kantornya. Purbaya menyampaikan optimisme-nya bahwa di tengah kondisi geopolitik yang mengkhawatirkan kondisi ekonomi Indonesia masih kuat untuk menghadapi banyak kondisi tak terduga ke depan.

Saya pun bertanya apakah dinamika yang terjadi di kwartal pertama 2026 berupa penggantian direktur Bursa Efek Indonesia, ketua Otoritas Jasa Keuangan, hingga masuknya eks wamenkeu, Thomas Djiwandono, ke Bank Indonesia sebagai salah satu deputi gubernur, memperlancar komunikasi dan kerja kementrian keuangan.

Ya, menurut saya terlepas dari perang AS/Israel dengan Iran yang bakal mempengaruhi harga minyak bumi, yang lebih penting adalah agenda-agenda perbaikan di tubuh pemerintah itu sendiri. Beliau menjawab semuanya membaik dan sinergis, tapi di ujung diskusi ternyata Menteri Purbaya pun meminta pers terus mengkritik dirinya dan bank sentral.

Ia menyebut kebijakan menaikkan bunga Sertifikat Bank Indonesia jelas membuat bank-bank himbara tergoda untuk membeli SBI ketimbang menggelontorkan uang, yang diinjeksikan menteri keuangan, berupa kredit ke masyarakat. Kebijakan moneter yang berlawanan dengan strategi fiskal pada akhirnya bakal sulit untuk mengkatrol nilai rupiah.

Pada sisi lain, asumsi harga minyak dunia yang dipakai untuk menyusun APBN 2026 juga dalam dolar AS. Asumsi ini sudah jauh terlampaui dari 70 dolar per barel dengan nilai tukar rupiah saat RAPBN disusun adalah Rp 16.500 per dolar, sedangkan kini harganya 99 dolar (1 dolar = Rp 16.980). Jadi, rasanya tanpa sinergi kebijakan menteri keuangan dan gubernur Bank Indonesia, memang sulit membuat defisit APBN 2026 kurang dari minus 3% terhadap PDB.

Kerasnya Sumbatan Hormuz

Dalam diskusi minggu lalu muncul juga pertanyaan lain mengenai perlunya menunda pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis yang dianggarkan sebesar Rp 335 triliun demi menjaga kestabilan defisit APBN 2026. Purbaya menjawab lugas bahwa MBG akan tetap dijalankan tapi dengan sejumlah optimalisasi dan untuk itu, lagi-lagi, ia meminta pers terus memberikan kritik.

Jujur saja, sulit buat saya memikirkan skenario selepas Hari Lebaran yang membuat defisit bisa tetap di angka 3% hingga 3,18% bila melihat Presiden AS, Donald Trump, justru mengajak tujuh sekutunya untuk ikut menyambangi Selat Hormuz. Alih-alih tanker-tanker merasa aman menjalankan lalu lintas minyak dunia dari sana, yang ada justru tensi bakal meninggi dan membuat sumbatan perdagangan kian solid.

Andai suara dominan dalam pemerintahan kita seluruhnya bak Purbaya yang tidak alergi kritik, rasanya sikap pers dan publik Indonesia untuk menerima defisit APBN vs PDB yang lebih besar pun bakal jauh melentur. Kondisi saat ini adalah beban kolektif antara pemerintah dan kita sebagai rakyat Indonesia jadi tidak perlu saling menyalahkan.

Kritik adalah cara untuk membangun perdebatan untuk menghasilkan solusi optimum, jangan dianggap sebagai niat untuk mencari kambing hitam. Lewat dialog konstruktif di media, publik akan menangkap nawaitu dari Presiden Prabowo dan jajaran. Parsialisme saat dialog terjadi akan memicu pandangan seakan perbincangan menjadi provokatif ketimbang konstruktif jadi seperti Pak Purbaya sampaikan: biarkanlah pers mengkritik dan simak saat prosesnya berjalan pelan.

Jangan Memutus Kritik di Tengah Jalan

Dalam perjalanan saya tiga dekade sebagai jurnalis dalam posisi wartawan, editor, kepala biro, hingga pemimpin redaksi, dinamika kritik membuat saya menuai empat julukan pahit. Hal ini tidak pernah terbayangkan ketika saya masih jadi bagian dari pers kampus ITB di Buletin Quark Himpunan Mahasiswa Fisika dan Boulevard Ganesha. Saat itu rasanya kemerdekaan pers ada dalam genggaman, bukan hanya di alam pikir dan hati saja.

Julukan pahit pertama datang dari seorang tokoh gerakan masyarakat sipil yang menyebut saya sebagai wartawan corong pemerintah lantaran saya menolak memuat rilis berita mereka yang saya angggap terlalu agitatif. Label negatif lainnya disuarakan seorang menteri di pemerintahan ini lantaran pertanyaan saya terlalu menusuk.

Ia menyebut saya pemred yang inpiratif tapi bakal lebih sering jadi provokator kalau tidak belajar untuk lebih diplomatis. Selanjutnya saya pernah dijuluki rekan tim sales di kantor sebagai orang yang kaku dan kurang bisa mengakomodasi kepentingan mereka mendekati pemilik merek dan-atau institusi pemerintah, alias wartawan yang tidak punya visi bisnis.

Namun, dari semua itu julukan yang paling sulit dilupakan justru datang dari rekan sejawat dan tim saya sendiri yang menyebut saya sebagai pemred pengecut yang terlalu kompromistis dan bermuka dua. Biasanya ini terjadi ketika sebuah konten (entah artikel, video, infografik, atau bahkan galeri foto) terpaksa diedit keras karena ada keberatan dari pihak internal maupun eksternal.

Pelampung atau Pilar?

Demokrasi memang tidak mudah dijalankan, tapi empat julukan buruk untuk saya tidak membuat saya berhenti karena tidak saya pandang secara parsial. Sebagai manusia, dan sebagai sebuah bagian dari peradaban, kita bisa belajar dengan cara yang sulit dan menyakitkan tapi jangan biarkan semua proses berhenti saat gambaran jalan keluar belum mengkristal.

Saya teringat di awal September 2025 seorang rekan pemred senior sebuah radio bersuara lantang di silaturahmi kami dengan Menteri Pertahanan, Sjafrie Samsoeddin. Ia menyebut pemerintah seharusnya berpihak pada media arus utama ketimbang mengandalkan media sosial untuk menyeimbangkan tren negatif yang tumbuh membesar di tengah demonstrasi massa pada sepekan sebelumya di pengujung Agustus.

Demonstrasi adalah luapan air kekewaan yang tidak bisa diatur keluar perlahan lewat bukaan katup-katup pengaman sosial. Kritik elemen masyarakat dan insan pers lewat media adalah keran regulator yang dimaksud. Bila kami lebih sering diputar searah jarum jam agar aliran terhenti, air yang seharusnya keluar pun menumpuk di dalam bak dan akhirnya meluap.

Saat meluap, barulah akhirnya keran-keran dibuka kembali seperti di Agustus 2025. Kala itu pemerintah memblokir sejumlah sesi live di platform media sosial yang mengudara dari tengah-tengah dinamika demonstrasi massa.

Imbasnya, media arus utama kembali jadi pilihan favorit pemerintah untuk menyampaikan pesan kepada publik dengan cara yang terukur, terverifikasi, sesuai etika kewartawanan. Keran media juga diminta dibuka guna memberi ruang kepada publik memberikan umpan balik dari ruang-ruang pertemuan mahasiswa dan demonstran lain dengan anggota parlemen.

Bukaan dan penutupan keran ini membuat media akhirnya menjadi pelampung demokrasi yang naik-turun sesuai dengan permukaan air dinamika sosial di dalam bak besar bernama Indonesia. Analogi terbaik ini saya rasa lebih pas ketimbang menyematkan status “pilar keempat demokrasi” (selain eksekutif, legislatif, dan yudikatif) untuk media saat ini.

Jalan panjang dan menanjak di depan, kami akan terus kritik Anda, Pak Purbaya. Salut dan angkat topi!

Darojatun

VP Content Operations & Editor in Chief

Merdeka.com, Bola.com & Bola.net