Bahlil Respons Isu IUP Raja Ampat: Saya Belum Lahir Barang Itu Sudah Ada

Realisasi PNBP dan Lifting Minyak 2025

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan hasil kerja serta evaluasi 2025. Laporan ini disampaikan langsung di hadapan Komisi XII DPR RI.

Realisasi PNBP sektor ESDM menunjukkan capaian positif. Bahlil menyebut angkanya telah melampaui 78 persen dari target APBN.

"Alhamdullilah, dari target APBN kita sudah bisa kita realisasikan sebesar 78,74% dari target PNBP," kata Bahlil, Rabu (12/11/2025).

Di sisi produksi minyak, Bahlil melaporkan capaian hingga Oktober 2025.

"Dalam APBN produksi minyak sampai bulan Oktober 2025 ini sudah mencapai 605,8 ribu barel per day," jelasnya.

"Kami mohon dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Komisi XII dalam mewujudkan ini, karena sumur-sumur kita ini semakin tua dan dibutuhkan akselerasi," kata Bahlil.

Prioritas Eksekutif: Fokus KPI

Dalam Raker tersebut, Bahlil merespons pertanyaan mengenai kelanjutan legislasi. Anggota fraksi PDI Perjuangan menanyakan progres UU Migas dan EBTKE.

Bahlil menegaskan bahwa inisiatif legislasi berada di tangan DPR. Ia meminta agar isu ini tidak diarahkan ke eksekutif.

"Jadi jangan bermain pingpong dilepas ke sini," ujar Bahlil.

Ia secara tegas menyatakan prioritas utamanya saat ini. Yaitu, menjalankan mandat yang diberikan Presiden Prabowo.

"Urusan undang-undang silakan, tapi saya lagi fokus untuk mencapai KPI yang ada dalam APBN," tegasnya.

Klarifikasi Isu IUP Raja Ampat

Bahlil turut menanggapi kebingungannya atas protes terkait pencabutan IUP. Ia mencontohkan kasus tata kelola pertambangan di Raja Ampat.

"Raja Ampat 5 IUP. Lima IUP itu, satu yang dikelola oleh BUMN yang namanya PT Gag Nikel," kata Bahlil.

Ia menjelaskan bahwa PT Gag Nikel adalah anak usaha PT Antam Tbk. Kontrak karya perusahaan tersebut bahkan sudah terbit sejak era 1970-an.

"Ibu saya sama ayah saya belum ketemu, Pak. Barang ini (IUP Raja Ampat) sudah ada," kata Bahlil.

"Saya belum ada di muka bumi, tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus. Tugas kita adalah yang sudah bagus kita lanjutkan, yang belum bagus kita sempurnakan," Bahlil menambahkan.

Target Kedaulatan Energi dan Listrik Desa

Progres program strategis ini juga telah dilaporkan Bahlil kepada Presiden Prabowo. Salah satu target utamanya adalah mencapai kedaulatan energi.

Bahlil optimistis Indonesia akan berhenti mengimpor solar pada 2026. Hal ini didukung oleh pengoperasian RDMP Kilang Balikpapan.

"RDMP kilang kita yang di Balikpapan insyaallah 10 November ini akan kita resmikan," jelasnya dalam keterangan resmi (4/11/2025).

Target jangka panjang lainnya adalah program listrik desa.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, untuk listrik desa 2029-2030 dari 5.700 desa dan 4.400 dusun, itu harus selesai semua," tegas Bahlil.

Kementerian ESDM akan mempercepat penyediaan akses listrik pada 2025. Targetnya menyasar 1.285 lokasi untuk 77.616 pelanggan.

Disadur dari: Liputan6.com