Menkeu Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi di Era SBY dan Jokowi, Ini Hasilnya

Asad Arifin | 17 Oktober 2025 14:22

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. (c) dok.Kemenkeu Foto/Biro KLI - Wisnu Nanda

Bola.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti perbandingan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional antara masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dikutip dari Antara, Jumat (17/10/2025), Purbaya menjelaskan bahwa di era SBY, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu mencapai sekitar 6 persen meski pembangunan infrastruktur tidak seagresif masa pemerintahan Jokowi. Sementara itu, pada era Jokowi, rata-rata pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen.

Menurut Purbaya, perbedaan tersebut disebabkan oleh fokus kebijakan ekonomi masing-masing pemerintahan. Jokowi lebih menitikberatkan pada belanja pemerintah sebagai motor penggerak ekonomi, sedangkan SBY cenderung mendorong sektor swasta.

Melalui posisinya sebagai Menteri Keuangan saat ini, Purbaya berkomitmen untuk menggabungkan kedua pendekatan tersebut secara seimbang, dengan target pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 6 persen.

Purbaya juga mengamati adanya tekanan ekonomi yang meningkat sejak April hingga Agustus 2025, terutama pada sektor riil. Ia menilai demonstrasi besar yang terjadi pada akhir Agustus lalu lebih disebabkan oleh tekanan ekonomi dibandingkan faktor politik.

“Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau nggak cepat diperbaiki, nggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” ujar Menkeu Purbaya.

CPNS 2026: Syarat Pendaftaran dan Waspada Hoaks yang Mengintai

Stiker Presiden di WhatsApp, Bisa Dipidana? Ini Penjelasan Menteri Hukum

1 dari 2 halaman

Keputusan Purbaya Soal Penempatan Saldo Anggaran Lebih

Pengamatannya tersebut menjadi dasar bagi keputusan Purbaya untuk menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp200 triliun di bank-bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Melalui kebijakan itu, ia menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat melalui peningkatan kredit bagi sektor riil.

Purbaya mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut telah menunjukkan hasil positif. Hal itu terlihat dari pertumbuhan uang beredar—atau base money (M0)—yang meningkat hingga 13,2 persen.

“Artinya apa? Gelontoran uang saya (pemerintah) sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi,” tuturnya.

Panduan Lengkap Skrining BPJS Kesehatan 2026: Begini Caranya!

Waspada Superflu H3N2! Dinkes DKI Minta Warga Perketat Pertahanan Diri dengan PHBS

2 dari 2 halaman

Prabowo Kumpulkan Menteri dan Beri Tugas Khusus untuk Purbaya

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025). Dalam pertemuan itu, Prabowo memberikan instruksi khusus kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa agar meningkatkan penerimaan pajak negara.

"Tadi dibahas mengenai progres peningkatan pajak yang kita harapkan di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan yang baru kita berharap terjadi peningkatan pendapatan pajak kita," kata Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada wartawan usai mengikuti rapat, Kamis (16/10/2025).

Selain itu, Prabowo juga memerintahkan agar regulasi terkait devisa hasil ekspor (DHE) ditinjau ulang dan disempurnakan. Tujuannya agar kebijakan tersebut dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat yang maksimal bagi perekonomian nasional.

"Bapak Presiden menghendaki untuk kita terus-menerus melakukan review terhadap peraturan-peraturan yang berkenaan dengan masalah keuangan kita," ujarnya.

"Termasuk di dalamnya tentang aturan devisa hasil ekspor, untuk sekali lagi terus dilakukan penyempurnaan supaya apa yang diharapkan dari diberlakukannya aturan ini dapat berjalan dengan optimal," sambung Prasetyo.

Selain itu, Presiden juga menugaskan Menteri Pertanian Amran Sulaiman untuk mencari solusi terkait ketersediaan pupuk nasional agar pasokan tetap aman. Prabowo bahkan menyarankan agar pabrik-pabrik pupuk direvitalisasi guna meningkatkan kualitas dengan biaya produksi yang lebih efisien.

"Sehingga jauh lebih efisien dengan harapan akan dapat menurunkan harga pupuk yang ini harapannya tentu akan meringankan para petani kita," tutur Prasetyo.

Sumber: Liputan6, Septian Deny