Sanksi Pencabutan Menanti, Ratusan Penerima Bansos di Sikka Terindikasi Main Judol

Deteksi Dini Kebocoran Dana Bantuan

Temuan ini bermula dari integrasi data yang dilakukan pemerintah pusat untuk memantau ketepatan sasaran anggaran bansos. Sistem aplikasi resmi Kementerian Sosial berhasil menandai adanya aktivitas keuangan yang tidak wajar dari para penerima bantuan.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sikka, Rudolfus Ali, mengonfirmasi validitas data yang menunjukkan adanya potensi penyimpangan penggunaan dana publik tersebut. Ia merinci bahwa indikasi keterlibatan dalam praktik judi online ini tersebar cukup merata di wilayah administrasinya.

"Sebanyak 206 KPM di Kabupaten Sikka yang tersebar di 21 kecamatan diduga terlibat dalam judi online. Data ini muncul dari aplikasi penerima bansos yang diturunkan oleh Kementerian Sosial," ungkapnya, Kamis (27/11/2025).

Kondisi ini menjadi sinyal peringatan bagi pemerintah daerah untuk segera mengevaluasi mekanisme pengawasan pasca-penyaluran dana.

Audit Lapangan dan Validasi Data

Merespons temuan tersebut, Dinas Sosial tidak serta merta melakukan pemutusan sepihak, namun mengedepankan prinsip kehati-hatian melalui verifikasi faktual. Tim gabungan akan diterjunkan untuk memastikan akurasi data sistem dengan kondisi riil di lapangan.

Kolaborasi dengan pemerintah desa menjadi strategi utama untuk mendapatkan informasi valid terkait perilaku ekonomi warga penerima bantuan. Cross-check ini sangat vital untuk menghindari kesalahan administratif dalam pengambilan keputusan sanksi.

"Kita akan melakukan verifikasi data dan kunjungan langsung kepada para KPM, bekerja sama dengan pemerintah desa untuk mengecek langsung ke penerima," katanya.

Proses validasi ini nantinya akan menjadi dasar hukum apakah aliran dana bantuan negara akan terus digulirkan atau dihentikan.

Mekanisme Pemulihan Hak Penerima

Pemerintah tetap menyediakan ruang klarifikasi bagi keluarga penerima manfaat yang merasa tidak melakukan pelanggaran tersebut. Mekanisme pemutihan data disiapkan bagi mereka yang terbukti bersih dari aktivitas spekulatif yang dilarang negara.

Rudolfus menjelaskan bahwa penerima yang lolos verifikasi diwajibkan membuat komitmen tertulis sebagai syarat pengaktifan kembali status kepesertaannya. Dokumen ini menjadi jaminan legal agar dana bantuan benar-benar dibelanjakan untuk kebutuhan produktif atau konsumtif yang sah.

Jika para KPM tidak terbukti terlibat, maka pihaknya akan melakukan verifikasi ulang dan melampirkan surat pernyataan. Kemudian mengirimkannya ke Kementerian Sosial untuk mengaktifkan kembali data KPM dan memastikan mereka tetap menerima bansos.

Langkah tegas ini diharapkan mampu mengembalikan fungsi bansos sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, bukan modal perjudian.

Disadur dari: Liputan6.com (Ola Keda/Randy Ferdi Firdaus;27/11/2025)