Dampak Isu Halal Ompreng MBG: Program Ditolak Warga, BPJPH dan BGN Beri Penjelasan Lengkap

Bola.net - Penggunaan food tray atau ompreng impor untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu polemik di tengah masyarakat. Isu mengenai kehalalan produk yang didatangkan dari China ini menjadi sorotan utama.

Dampak dari isu ini bahkan telah menyebabkan penolakan program di salah satu daerah. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi adanya satu kecamatan yang menolak menerima MBG.

Di tengah polemik ini, pemerintah akhirnya buka suara mengenai alasan di balik kebijakan impor ompreng tersebut. Kapasitas produksi dalam negeri dinilai masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa kebutuhan ompreng tambahan mencapai 70 juta unit. Sementara itu, kapasitas produksi lokal saat ini hanya sekitar 10 juta unit per bulan.

Menanggapi keresahan publik, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) akan turun tangan langsung. Mereka berencana untuk melakukan audit langsung ke pabrik produsen di China dalam waktu dekat.

Lantas, bagaimana BGN menjelaskan kalkulasi kebutuhan impor ini dan langkah konkret apa yang akan diambil BPJPH untuk memastikan kehalalan produk? Simak ulasan lengkapnya berikut ini.

Kalkulasi Kebutuhan dan Kebijakan Impor

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan bahwa pemetaan kebutuhan ompreng MBG sudah dilakukan sejak Juni 2024. Hasil dari pemetaan tersebut menunjukkan adanya defisit pasokan yang signifikan dari para produsen lokal.

"Sementara kita akan butuh kurang lebih 70 juta tray tambahan. Dan kalau sekarang September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, jadi artinya produksi dalam negeri hanya bisa memasok 40 juta (ompreng MBG)."

Kata Dadan saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, pada hari Senin (8/9/2025).

Atas dasar kalkulasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akhirnya mengambil kebijakan untuk membuka keran impor. Hal ini dilakukan agar program strategis MBG dapat tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Supaya program ini tetap berjalan dengan baik, maka Kementerian Perdagangan sudah koordinasi dengan kita membuka keran itu (impor)," ia menambahkan.

Dampak Isu Halal dan Penolakan Warga

Dadan Hindayana mengakui bahwa isu kehalalan ompreng impor ini telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Keresahan publik yang viral di media sosial bahkan telah berdampak langsung pada pelaksanaan program di lapangan.

"Kita juga sedang harus memikirkan terkait dengan isu yang berkembang, karena ada satu kecamatan di Sulawesi Utara itu yang tidak mau menerima makan bergizi karena viralnya tempat makan yang digunakan yang dianggap diragukan kehalalannya."

Ia juga menegaskan bahwa pengadaan ompreng impor yang saat ini telah digunakan belum melibatkan dana dari APBN. Menurutnya, seluruh pengadaan masih dilakukan oleh para mitra pelaksana program MBG di berbagai daerah.

"(BGN) baru akan mengadakan untuk daerah-daerah wilayah 3T dan juga seluruh SPPG yang dibangun oleh Badan Gizi, melalui APBN. Dan itu kami sudah minta agar pengadaan berbasis APBN menggunakan produk dalam negeri," tutur dia.

Komitmen BGN tersebut menjadi sinyal bahwa pengadaan yang menggunakan anggaran negara di masa depan akan memprioritaskan produk-produk dari dalam negeri.

Langkah BPJPH dan Jaminan Rantai Pasok Halal

Kepala BPJPH, Haikal Hassan, memastikan pihaknya akan melakukan verifikasi langsung atas isu yang beredar. Ia menegaskan tidak akan berspekulasi dan akan melakukan audit langsung ke pabrik produsen di China.

"Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China, karena kami tidak melayani isu, tidak melayani berita-berita yang hoaks, kami harus menyaksikan lebih dulu, kami harus audit lebih dulu semuanya."

Haikal turut mengamini bahwa impor memang terpaksa dilakukan untuk menutupi kekurangan pasokan. Menurutnya, kapasitas produksi lokal saat ini memang belum sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan program.

Ia juga memastikan bahwa jaminan produk halal akan mencakup seluruh rantai pasok dari program MBG. Hal ini tidak hanya terbatas pada peralatan makan yang digunakan saja.

"Jadi dapurnya tersertifikasi halal, menunya tersertifikasi halal, dan peralatan-peralatan yang dipakai juga tersertifikasi halal. Bahkan kepala dapurnya akan menjadi penyelia-penyelia halal yang akan mengontrol daily activity dari penyajian untuk anak-anak," tegas dia.

Disadur dari: Liputan6.com