Dampak Isu Halal Ompreng MBG: Program Ditolak Warga, BPJPH dan BGN Beri Penjelasan Lengkap

Kalkulasi Kebutuhan dan Kebijakan Impor

Kepala BGN Dadan Hindayana memaparkan bahwa pemetaan kebutuhan ompreng MBG sudah dilakukan sejak Juni 2024. Hasil dari pemetaan tersebut menunjukkan adanya defisit pasokan yang signifikan dari para produsen lokal.

"Sementara kita akan butuh kurang lebih 70 juta tray tambahan. Dan kalau sekarang September, Oktober, November, Desember, 4 bulan, jadi artinya produksi dalam negeri hanya bisa memasok 40 juta (ompreng MBG)."

Kata Dadan saat ditemui di Kantor Bappenas, Jakarta, pada hari Senin (8/9/2025).

Atas dasar kalkulasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan akhirnya mengambil kebijakan untuk membuka keran impor. Hal ini dilakukan agar program strategis MBG dapat tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

"Supaya program ini tetap berjalan dengan baik, maka Kementerian Perdagangan sudah koordinasi dengan kita membuka keran itu (impor)," ia menambahkan.

Dampak Isu Halal dan Penolakan Warga

Dadan Hindayana mengakui bahwa isu kehalalan ompreng impor ini telah menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Keresahan publik yang viral di media sosial bahkan telah berdampak langsung pada pelaksanaan program di lapangan.

"Kita juga sedang harus memikirkan terkait dengan isu yang berkembang, karena ada satu kecamatan di Sulawesi Utara itu yang tidak mau menerima makan bergizi karena viralnya tempat makan yang digunakan yang dianggap diragukan kehalalannya."

Ia juga menegaskan bahwa pengadaan ompreng impor yang saat ini telah digunakan belum melibatkan dana dari APBN. Menurutnya, seluruh pengadaan masih dilakukan oleh para mitra pelaksana program MBG di berbagai daerah.

"(BGN) baru akan mengadakan untuk daerah-daerah wilayah 3T dan juga seluruh SPPG yang dibangun oleh Badan Gizi, melalui APBN. Dan itu kami sudah minta agar pengadaan berbasis APBN menggunakan produk dalam negeri," tutur dia.

Komitmen BGN tersebut menjadi sinyal bahwa pengadaan yang menggunakan anggaran negara di masa depan akan memprioritaskan produk-produk dari dalam negeri.

Langkah BPJPH dan Jaminan Rantai Pasok Halal

Kepala BPJPH, Haikal Hassan, memastikan pihaknya akan melakukan verifikasi langsung atas isu yang beredar. Ia menegaskan tidak akan berspekulasi dan akan melakukan audit langsung ke pabrik produsen di China.

"Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China, karena kami tidak melayani isu, tidak melayani berita-berita yang hoaks, kami harus menyaksikan lebih dulu, kami harus audit lebih dulu semuanya."

Haikal turut mengamini bahwa impor memang terpaksa dilakukan untuk menutupi kekurangan pasokan. Menurutnya, kapasitas produksi lokal saat ini memang belum sanggup untuk memenuhi seluruh kebutuhan program.

Ia juga memastikan bahwa jaminan produk halal akan mencakup seluruh rantai pasok dari program MBG. Hal ini tidak hanya terbatas pada peralatan makan yang digunakan saja.

"Jadi dapurnya tersertifikasi halal, menunya tersertifikasi halal, dan peralatan-peralatan yang dipakai juga tersertifikasi halal. Bahkan kepala dapurnya akan menjadi penyelia-penyelia halal yang akan mengontrol daily activity dari penyajian untuk anak-anak," tegas dia.

Disadur dari: Liputan6.com