Hakim Tolak Praperadilan Nadiem Makarim, Status Tersangka Tetap Berlaku

Harapan Kejagung

Sebelum putusan dibacakan, Kejaksaan Agung berharap agar hakim PN Jakarta Selatan dapat memberikan putusan praperadilan secara adil dalam perkara yang diajukan Nadiem Makarim.

"Ya kami berharap karena sidang ini masih berjalan, kita berharap putusan seadil-adilnya," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, di Jakarta Selatan, Jumat (10/10/2025).

Anang menegaskan bahwa Kejagung akan menghormati apapun hasil dari putusan praperadilan tersebut. "Apapun putusannya kita hormati yang jelas seperti itu," ucapnya.

Menurutnya, seluruh rangkaian sidang praperadilan berjalan lancar. Baik pihak pemohon, dalam hal ini Nadiem Makarim, maupun jaksa dari Kejagung, selalu hadir dengan kesiapan penuh.

"Yang jelas praperadilan sudah berjalan dengan baik dan termasuk hadir dari pihak pemohon dan kita juga sudah menghadirkan ahli termasuk bukti-bukti," jelas dia.

Jalannya Praperadilan

Hakim tunggal PN Jaksel, I Ketut Darpawan, menjadwalkan pembacaan putusan praperadilan yang diajukan Nadiem Makarim atas penetapan status tersangkanya oleh Kejagung pada Senin, 13 Oktober 2025.

Dalam permohonannya, Nadiem meminta hakim mencabut status tersangkanya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Ia juga memohon agar jika kasus tetap berlanjut, dirinya mendapat penangguhan penahanan atau status tahanan kota.

Permohonan tersebut disampaikan tim kuasa hukum Nadiem Makarim dalam sidang praperadilan di PN Jakarta Selatan pada Jumat (3/10/2025).

Hotman Paris bertindak sebagai ketua tim kuasa hukum. Dalam petitumnya, Hotman meminta hakim menyatakan penetapan tersangka dan penahanan terhadap Nadiem tidak sah serta cacat hukum. Ia juga meminta agar Kejagung diperintahkan untuk segera membebaskan kliennya dari tahanan serta menghentikan penyidikan terhadapnya.

"Seketika (dibebaskan) setelah putusan ini diucapkan. Memerintahkan kepada termohon untuk melakukan rehabilitasi dan mengembalikan kedudukan hukum pemohon sesuai dengan harkat dan martabat pemohon," tutur Hotman.

Ia juga menegaskan agar hakim memerintahkan Kejagung menghentikan penyidikan terhadap Nadiem, serta menyatakan Kejagung tidak memiliki kewenangan melakukan penyidikan atau penahanan lebih lanjut.

"Memerintahkan Termohon apabila perkara tetap dilanjutkan ke penuntutan dan atau pemeriksaan perkara, untuk menanggungkan penahanan Pemohon dan atau mengganti penahanan terhadap Pemohon dengan penahanan rumah atau penahanan kota," Hotman menandaskan.

Diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook pada 4 September 2025.

Sumber: Liputan6/Nanda Perdana Putra