Wacana Cukai Popok dan Tisu Basah Bikin Industri Cemas

Risiko Pajak Ganda dan Imbas pada Produk Kesehatan

Namun, APKI menilai pendekatan tersebut kurang tepat. Menurut Liana, tingginya volume sampah diapers yang berakhir di laut lebih disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan semata-mata karakter produk.

“Masalah utama bukan pada produknya, tetapi pada perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Cukai tidak akan mengubah perilaku tersebut. Solusinya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Selain itu, industri diapers di Indonesia telah bekerja sama dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai bahan substitusi energi biomassa. Langkah ini mendukung pengurangan sampah sekaligus memperkuat prinsip ekonomi sirkular di sektor industri.

APKI juga menekankan bahwa diapers bukanlah produk plastik murni, melainkan terdiri dari berbagai material seperti pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber. Komponen plastik yang ada di dalamnya sudah tercakup dalam kebijakan cukai plastik yang sedang disiapkan pemerintah. Oleh karena itu, penerapan cukai pada diapers berpotensi menimbulkan double taxation yang pada akhirnya bisa mengurangi daya saing produk dalam negeri.

Popok Dewasa dan Pertimbangan Konsumen

Selain itu, diapers dewasa dikategorikan sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Pengenaan cukai berisiko menghambat upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri.

APKI menilai bahwa kebijakan cukai sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kondisi industri, tetapi juga dampaknya bagi konsumen.

“Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” ucap Liana.

Kebijakan Harus Adil dan Bebas Efek Ganda

APKI menegaskan komitmennya mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. APKI berharap pemerintah segera melakukan reassessment terhadap rencana ini dengan mempertimbangkan kondisi industri serta kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan lingkungan. Namun kebijakan baru tetap harus melihat realitas di lapangan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak,” tutup Liana.

Sumber: Liputan6/Septian Deny