Bukan Cuma Makan Bergizi Gratis, Ini Rincian Lengkap 8 Fokus Anggaran 2026 dan Angka Fantastisnya

Bola.net - Pemerintah mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp164,4 triliun untuk sektor ketahanan pangan pada tahun 2026. Angka ini menjadi sinyal kuat keseriusan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan alokasi tersebut saat menyampaikan Rancangan Undang-Undang APBN 2026. Ketahanan pangan ditegaskan sebagai fondasi utama untuk mencapai kemandirian bangsa secara menyeluruh.

Kebijakan strategis ini merupakan bagian dari delapan agenda prioritas utama yang akan menjadi fokus pemerintahan. Sektor pangan secara tegas menempati urutan pertama dalam daftar prioritas tersebut.

Tujuan utamanya adalah mencapai swasembada pangan, terutama untuk komoditas strategis seperti beras dan jagung. Harapannya, harga di tingkat konsumen dapat lebih stabil dan kesejahteraan petani semakin meningkat.

Anggaran jumbo tersebut nantinya akan dialokasikan untuk berbagai pos yang dinilai paling krusial. Di antaranya adalah penguatan lumbung pangan nasional dan penyaluran subsidi pupuk secara masif.

Selain pangan, pemerintah juga memberikan perhatian yang sangat besar pada sektor fundamental lainnya. Sektor pendidikan dan program makan bergizi gratis menjadi beberapa di antaranya yang juga mendapat sorotan.

Lantas, bagaimana rincian alokasi anggaran ketahanan pangan tersebut dan apa saja tujuh agenda prioritas lainnya yang akan menjadi fokus utama pemerintah? Simak ulasan mendalamnya berikut ini.

Merinci Peta Jalan Kedaulatan Pangan

Presiden Prabowo Subianto memaparkan sejumlah langkah konkret untuk mencapai target swasembada. Strategi ini dirancang untuk mencakup intervensi dari hulu hingga hilir dalam ekosistem pertanian.

Pemerintah berencana untuk mencetak sawah-sawah baru guna memperluas area tanam nasional. Di saat yang sama, dukungan berupa bibit unggul dan alat mesin pertanian modern juga akan ditingkatkan.

“Indonesia harus berdaulat dalam urusan pangan. Untuk itu, kita cetak sawah baru, salurkan pupuk bersubsidi yang tepat sasaran, dukung bibit unggul, alat mesin pertanian modern, dan pembiayaan murah.”

Ujar Presiden saat penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

Pemerintah juga mengklaim telah merasakan dampak positif dari reformasi regulasi yang dilakukan sejak awal 2025. Salah satu keberhasilan yang disorot adalah pemangkasan 145 aturan rumit terkait penyaluran pupuk.

“Hasilnya, produksi beras meningkat, stok beras di atas 4 juta ton, harga stabil, dan petani semakin sejahtera. Ke depan akan kita lanjutkan cerita sukses ini,” tutur dia.

Alokasi Anggaran Sektor Pangan dan Peran Bulog

Presiden Prabowo menegaskan bahwa total alokasi anggaran untuk penguatan ketahanan pangan nasional sangatlah signifikan. Angka pastinya telah ditetapkan secara rinci dalam rancangan anggaran untuk tahun 2026.

“Secara keseluruhan, Rp164,4 triliun akan kita alokasikan di tahun 2026 untuk penguatan ketahanan pangan nasional,” kata dia.

Alokasi terbesar dari dana tersebut akan diarahkan untuk program lumbung pangan dan cadangan pangan nasional. Anggaran untuk pos strategis ini disiapkan sebesar Rp53,3 triliun.

Selanjutnya, pemerintah juga menganggarkan dana jumbo yang ditujukan khusus untuk subsidi pupuk. Alokasinya mencapai Rp46,9 triliun untuk volume pengadaan sebanyak 9,62 juta ton pupuk.

Peran Perum Bulog sebagai penyangga utama stok pangan juga akan diperkuat secara masif. Anggaran khusus sebesar Rp22,7 triliun disiapkan untuk menopang operasional dan penugasan Bulog.

“Bulog kita perkuat, sebagai penyangga stok pangan, pelindung petani dan penjaga daya beli masyarakat,” kata dia.

Energi, Pendidikan, dan Pembangunan Manusia

Selain pangan, sektor ketahanan energi menjadi prioritas kedua dalam RAPBN 2026. Pemerintah menargetkan produksi minyak dan gas akan ditingkatkan sembari mempercepat transisi energi bersih.

“Subsidi energi harus adil, tepat sasaran. Bukan lagi dinikmati oleh yang mampu. Energi Baru Terbarukan (EBT) adalah masa depan. Kita genjot pembangunan pembangkit, dari surya, hidro, hingga panas bumi.”

Prioritas ketiga adalah fokus pada pembangunan generasi unggul melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini telah dilaksanakan di seluruh provinsi dan akan terus diperluas jangkauannya.

Pemerintah juga akan mewujudkan pendidikan bermutu sebagai prioritas keempat dalam agenda pembangunan. Komitmen anggaran pendidikan sebesar 20 persen akan dipenuhi dengan alokasi Rp757,8 triliun, yang diklaim terbesar sepanjang sejarah.

Agenda prioritas kelima adalah menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat. Pelayanan kesehatan ditegaskan sebagai hak fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara.

“Kelima, kita hadirkan kesehatan berkualitas yang adil dan merata. Pelayanan kesehatan adalah hak setiap warga negara,” ujarnya.

Ekonomi Kerakyatan, Pertahanan, dan Investasi

Pemerintah akan berfokus untuk menghidupkan kembali perekonomian rakyat sebagai prioritas keenam. Penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi instrumen utama dalam mencapai tujuan tersebut.

Melalui program ini, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) akan terus didorong. Dengan demikian, desa diharapkan dapat menjadi tulang punggung utama bagi ekonomi kerakyatan.

Selanjutnya, pemerintah akan memperkuat sistem pertahanan semesta sebagai prioritas ketujuh. Tujuannya adalah untuk menjaga kedaulatan bangsa secara menyeluruh, tidak hanya dari aspek militer.

“Ketujuh, kita perkuat pertahanan semesta untuk menjaga kedaulatan bangsa. Pertahanan yang kuat adalah fondasi kedaulatan, bukan hanya militer, tapi juga ketahanan ekonomi, sosial, dan politik. Semua itu menjadi basis terwujudnya kesejahteraan rakyat.”

Agenda prioritas kedelapan atau yang terakhir adalah percepatan investasi dan perdagangan global. Dalam hal ini, peran APBN akan diposisikan sebagai katalisator utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal ini akan didukung dengan penguatan peran Danantara dan pihak swasta. Keduanya diharapkan dapat menjadi motor penggerak utama dalam memacu roda perekonomian nasional.