Wacana Cukai Popok dan Tisu Basah Bikin Industri Cemas

Bola.net - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) meminta pemerintah untuk meninjau kembali wacana pengenaan cukai terhadap popok sekali pakai (diapers) dan tisu basah yang saat ini tengah dibahas dalam konteks kebijakan fiskal nasional.

APKI menilai kebijakan ini berisiko menambah tekanan bagi industri sekaligus membebani masyarakat, sementara isu lingkungan yang menjadi dasar pengenaan cukai belum ditangani secara mendalam.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida, menjelaskan bahwa industri diapers memegang peran penting dalam rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional. Sektor ini berkontribusi sebesar 3,92 persen terhadap PDB nonmigas dan mampu menghasilkan devisa ekspor lebih dari USD 8 miliar pada 2024.

Di sisi lain, industri diapers juga belum sepenuhnya pulih. Dari 17 pabrik diapers yang ada di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar pieces, produksi aktual pada 2023 tercatat sebesar 16,47 miliar pieces. Sedangkan kebutuhan nasional pada 2024 diperkirakan mencapai 13,1 miliar pieces. Dengan demikian, secara kapasitas industri sebenarnya cukup untuk memenuhi permintaan pasar, tetapi beberapa produsen tetap menghadapi tekanan akibat tingginya biaya produksi dan persaingan yang ketat.

“Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” ujar Liana.

Pemerintah menyatakan bahwa rencana pengenaan cukai diapers sejalan dengan target penanganan sampah laut sebagaimana diatur dalam PP 83/2018. Produk diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dan memiliki tingkat daur ulang yang rendah karena mengandung berbagai material sintetis yang berpotensi mencemari lingkungan.

Risiko Pajak Ganda dan Imbas pada Produk Kesehatan

Namun, APKI menilai pendekatan tersebut kurang tepat. Menurut Liana, tingginya volume sampah diapers yang berakhir di laut lebih disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan semata-mata karakter produk.

“Masalah utama bukan pada produknya, tetapi pada perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Cukai tidak akan mengubah perilaku tersebut. Solusinya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Selain itu, industri diapers di Indonesia telah bekerja sama dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai bahan substitusi energi biomassa. Langkah ini mendukung pengurangan sampah sekaligus memperkuat prinsip ekonomi sirkular di sektor industri.

APKI juga menekankan bahwa diapers bukanlah produk plastik murni, melainkan terdiri dari berbagai material seperti pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber. Komponen plastik yang ada di dalamnya sudah tercakup dalam kebijakan cukai plastik yang sedang disiapkan pemerintah. Oleh karena itu, penerapan cukai pada diapers berpotensi menimbulkan double taxation yang pada akhirnya bisa mengurangi daya saing produk dalam negeri.

Popok Dewasa dan Pertimbangan Konsumen

Selain itu, diapers dewasa dikategorikan sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Pengenaan cukai berisiko menghambat upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri.

APKI menilai bahwa kebijakan cukai sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan kondisi industri, tetapi juga dampaknya bagi konsumen.

“Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” ucap Liana.

Kebijakan Harus Adil dan Bebas Efek Ganda

APKI menegaskan komitmennya mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. APKI berharap pemerintah segera melakukan reassessment terhadap rencana ini dengan mempertimbangkan kondisi industri serta kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan lingkungan. Namun kebijakan baru tetap harus melihat realitas di lapangan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak,” tutup Liana.

Sumber: Liputan6/Septian Deny