Menkeu Purbaya Tegas Tolak Legalisasi Usaha Thrifting Meski Pedagang Bayar Pajak

Bola.net - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap legalisasi usaha penjualan baju bekas atau thrifting, meskipun para pedagang secara patuh membayar pajak.

“Saya gak peduli sama pedagangnya. Pokoknya barang masuk ilegal, saya berhentiin,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta, Kamis.

Purbaya menyatakan sikap tegas ini bertujuan untuk mencegah masuknya barang impor ilegal ke pasar domestik. Menurutnya, jika pasar dalam negeri didominasi oleh barang impor, pengusaha lokal tidak akan merasakan manfaat ekonomi.

“Kalau pasar domestiknya dikuasai barang asing, apa untungnya buat pengusaha domestik?” ujar Purbaya.

Untuk itu, Menkeu menegaskan komitmennya menindak tegas praktik penjualan baju bekas impor, agar pasar dalam negeri tetap terbuka bagi pengusaha lokal. Para pedagang yang terdampak diminta untuk beralih menjual produk dalam negeri.

“Kalau mereka (pedagang) bilang jelek, kan banyak yang bagus. Permintaan menentukan kualitas barang, kalau jelek ya nggak dibeli sama masyarakat,” kata Purbaya.

Sebelumnya, sejumlah pedagang thrifting mendatangi gedung DPR RI untuk meminta agar usaha mereka dilegalkan. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Rabu (19/11) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, para pedagang menekankan bahwa usaha thrifting termasuk bagian dari UMKM, namun memiliki pangsa pasar yang berbeda. Mereka menilai thrifting tidak tepat dikatakan dapat menekan usaha mikro, kecil, dan menengah.

Permintaan ini muncul menanggapi langkah Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso bersama Menkeu Purbaya yang meningkatkan pengawasan terhadap impor pakaian bekas ilegal. Budi menegaskan larangan impor pakaian bekas tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 terkait Barang Dilarang Ekspor dan Impor.

Kemendag mengawasi dari sisi post-border atau di luar kawasan kepabeanan, sementara Kemenkeu menangani pengawasan di sisi border atau kepabeanan.