
Bola.net - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), La Nyalla Mahmud Matalitti, kembali mengingatkan jika FIFA melarang keras keterlibatan pihak ketiga, siapapun itu, dalam menentukan rules of the game sepak bola.
Sebab kalau dibiarkan, kata La Nyalla, nanti setiap negara akan berbeda rules-nya. Karena itu, diterangkan La Nyaalla, nilai universalitas sepak bola harus dijaga. Karena itu, PBB dalam resolusinya nomor A/69/L.5, menuliskan bahwa lahraga adalah area kehidupan manusia yang telah mencapai suatu universalitas hukum.
Akan tetapi, untuk mencapai universalitas tersebut, olahraga harus mendapatkan suatu kemandirian yang bertanggung jawab. Sehingga, politik harus menghormati kemandirian olahraga.
"Jangan sampai hanya karena perubahan politik pemerintahan, sepak bola juga berubah haluan. Ini berbahaya. Mengapa saya ingatkan hal ini? Karena sangat jelas bahwa tujuan Kemenpora melakukan intervensi terhadap PSSI bukan untuk membantu PSSI ke arah yang lebih baik, tetapi faktanya merugikan dan mematikan sepak bola Indonesia," tutur La Nyalla.
"Buktinya, Menpora mengeluarkan keputusan melalui SK nomor 01307, tentang sanksi administratif, yang isinya tidak mengakui kegiatan keolahragaan PSSI. Di dalam SK tersebut disebutkan bahwa keberadaan PSSI tidak diakui pemerintah, bahkan semua keputusan organisasi PSSI dianggap batal demi hukum. Yang lebih parah, di dalam SK tersebut, Menpora meminta seluruh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk kepolisian untuk tidak memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada PSSI.
"Menpora melalui SK tersebut juga membentuk Tim Transisi, semacam caretaker untuk mengambil alih kewenangan PSSI dan menyiapkan pengurus baru PSSI. Dua bentuk intervensi itu, pertama BOPI dan kedua SK Menpora itulah yang disebut dengan jelas dan clear di dalam surat suspension FIFA terhadap Indonesia," ujarnya.
Lebih jauh diutarakan La Nyalla, FIFA menegaskan sanksi akan dicabut apabila dua hal itu sudah tidak ada lagi. Yakni, BOPI tidak lagi ikut serta dalam menentukan rules of the game sepak bola dan Menpora mencabut SK tersebut. [initial]
(esa/dct)
Sebab kalau dibiarkan, kata La Nyalla, nanti setiap negara akan berbeda rules-nya. Karena itu, diterangkan La Nyaalla, nilai universalitas sepak bola harus dijaga. Karena itu, PBB dalam resolusinya nomor A/69/L.5, menuliskan bahwa lahraga adalah area kehidupan manusia yang telah mencapai suatu universalitas hukum.
Akan tetapi, untuk mencapai universalitas tersebut, olahraga harus mendapatkan suatu kemandirian yang bertanggung jawab. Sehingga, politik harus menghormati kemandirian olahraga.
"Jangan sampai hanya karena perubahan politik pemerintahan, sepak bola juga berubah haluan. Ini berbahaya. Mengapa saya ingatkan hal ini? Karena sangat jelas bahwa tujuan Kemenpora melakukan intervensi terhadap PSSI bukan untuk membantu PSSI ke arah yang lebih baik, tetapi faktanya merugikan dan mematikan sepak bola Indonesia," tutur La Nyalla.
"Buktinya, Menpora mengeluarkan keputusan melalui SK nomor 01307, tentang sanksi administratif, yang isinya tidak mengakui kegiatan keolahragaan PSSI. Di dalam SK tersebut disebutkan bahwa keberadaan PSSI tidak diakui pemerintah, bahkan semua keputusan organisasi PSSI dianggap batal demi hukum. Yang lebih parah, di dalam SK tersebut, Menpora meminta seluruh instansi pemerintahan di pusat dan daerah, termasuk kepolisian untuk tidak memberikan pelayanan dan fasilitasi kepada PSSI.
"Menpora melalui SK tersebut juga membentuk Tim Transisi, semacam caretaker untuk mengambil alih kewenangan PSSI dan menyiapkan pengurus baru PSSI. Dua bentuk intervensi itu, pertama BOPI dan kedua SK Menpora itulah yang disebut dengan jelas dan clear di dalam surat suspension FIFA terhadap Indonesia," ujarnya.
Lebih jauh diutarakan La Nyalla, FIFA menegaskan sanksi akan dicabut apabila dua hal itu sudah tidak ada lagi. Yakni, BOPI tidak lagi ikut serta dalam menentukan rules of the game sepak bola dan Menpora mencabut SK tersebut. [initial]
Baca juga
- La Nyalla Kembali Minta Menpora Cabut SK
- Pakar Hukum Tata Negara Sebut Korban Menpora Semakin Banyak
- Pakar Hukum Tata Negara Nilai Menpora Tak Patuh Hukum
- Komite Etika PSSI Sarankan Djohar Meminta Maaf Pada La Nyalla
- Disanksi Seumur Hidup, Djohar Arifin Sebut PSSI Konyol
- Anggap PSSI Tidak Sah, Djohar Sebut Keputusan Penuh Dendam
Advertisement
Berita Terkait
LATEST UPDATE
-
Otomotif 6 Maret 2026 12:04 -
Liga Inggris 6 Maret 2026 11:45 -
Bola Indonesia 6 Maret 2026 11:37 -
Liga Inggris 6 Maret 2026 11:25 -
Liga Spanyol 6 Maret 2026 11:15 -
Otomotif 6 Maret 2026 11:10
MOST VIEWED
- Hasil Persija vs Borneo FC: Imbang 2-2, Bikin Persib Nyaman di Puncak Klasemen
- Live Streaming Persija Jakarta vs Borneo FC: Main Jam Berapa dan Tayang di Mana?
- Nyesek! Baru Main 23 Menit untuk Persija di BRI Super League Musim Ini, Mauro Zijlstra Malah Alami Cedera
- 3 Hal yang Disesali Persija Usai Imbang 2-2 Lawan Borneo FC: Peluang Terbuang dan Kesalahan Detik Terakhir
HIGHLIGHT
- 6 Pemain Arsenal yang Kontraknya Habis pada 2027, ...
- 5 Klub MLS yang Paling Mungkin Mendatangkan Casemi...
- 10 Kiper Terhebat dalam Sejarah Premier League Men...
- 6 Calon Pengganti Casemiro di Manchester United: S...
- 5 Kekalahan Terburuk Real Madrid di Copa del Rey A...
- Prediksi Starting XI Chelsea di Bawah Liam Rosenio...
- 10 Pemain Premier League yang Berpotensi Pindah pa...
















:strip_icc()/kly-media-production/medias/5521459/original/081365100_1772690548-bde4837f-f216-4971-9188-1fb54f1af9f4.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5522200/original/038772400_1772725445-IMG-20260305-WA0063.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5522619/original/008439700_1772770817-97e5ac98-0dbd-49ab-af87-337b5e7e5732.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5522592/original/086641300_1772769941-1001716059.jpg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5521977/original/034309300_1772705177-Jadwal_One_Way.jpeg)
:strip_icc()/kly-media-production/medias/5507725/original/099129700_1771540942-4.jpg)

