KPAI Usulkan Program MBG Dihentikan Sementara untuk Evaluasi Menyeluruh

Kesehatan Anak Jadi Prioritas

Jasra memahami pemerintah memiliki target dalam penyaluran program MBG, khususnya kepada anak-anak. Namun, ia mengingatkan bahwa aspek kesehatan anak harus menjadi prioritas utama.

"Anak-anak ini pertahanannya masih sangat lemah, tubuhnya masih perlu ditegakkan dengan dukungan khusus. Dan mereka tidak mudah mendiskripsikan kondisi kesehatan," kata Jasra.

Ia menambahkan, dibutuhkan tenaga khusus untuk menangani kasus keracunan makanan, terutama pada anak-anak PAUD yang daya tahan tubuhnya masih sangat rentan.

"Begitu juga bila mengalami situasi darurat, perlu alat-alat terstandarisasi baik. Agar dapat diselamatkan, karena pertahanan mereka tidak sekuat kita," jelasnya.

BGN Akui Maraknya Kasus Keracunan

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyesalkan kasus keracunan massal penerima program MBG di sejumlah daerah. Ia mengaku kerap waswas setiap kali ada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru yang mulai mengolah makanan bagi siswa penerima manfaat.

"Memang sampai Desember ini saya setiap hari selalu sport jantung karena akan lahir 1 SPPG baru," kata Dadan dalam wawancara khusus bersama SCTV di program Liputan6 Talks, Jumat (19/9/2025).

Dadan menjelaskan, kasus keracunan massal biasanya terjadi akibat kelalaian dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), terutama di SPPG baru yang masih dalam tahap penyesuaian.

"Ada beberapa hal yang masih terjadi karena kelalaian di dalam penerapan SOP terutama masalah teknis. Beberapa hal terjadi dan seringkali ini dialami SPPG yang baru terbentuk," ungkapnya.

Menurut Dadan, SPPG baru umumnya baru bisa beroperasi dengan baik setelah tiga bulan berjalan. Meski begitu, ia memastikan BGN tetap melakukan pengawasan ketat, mulai dari proses pengolahan hingga distribusi makanan.

"Pengalaman kami waktu uji coba 1 SPPG baru akan berjalan lebih baik itu ketika sudah berjalan 3 bulan," tuturnya.

Dadan mencontohkan kasus keracunan di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, yang menimpa 314 siswa SD hingga SMA. Dari jumlah tersebut, 26 siswa masih harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ia menyebut penyebabnya adalah penggunaan pemasok bahan makanan baru yang tidak memenuhi standar BGN.

"Nah supplier yang baru ini rupanya belum sequalified yang lama sehingga ada bahan baku yang dalam processingnya menimbulkan alergi terhadap beberapa penerima manfaat," tegas Dadan.

Selain itu, ia juga menyoroti temuan kasus belatung dalam makanan MBG di sejumlah daerah. Namun, Dadan memastikan BGN telah melakukan pemeriksaan ketat pada proses memasak hingga distribusi makanan ke sekolah.

"Kami selalu kroscek karena ketika belatung itu masih hidup ketika masakan dimasak beberapa menit kami cek sebenarnya apa yang terjadi," pungkasnya.

Disadur dari Liputan6.com: Lizsa Egeham, 21 September 2025